Berita

DISKUSI KEBANGSAAN PRODI PPKN UNCP "EKSISTENSI DAN KELESTARIAN MASYARAKAT ADAT"

Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNCP melaksanakan Diskusi Kebangsaan dengan mengusung tema "Peran Perguruan Tinggi terhadap Eksistensi dan Kelestarian Masyarakat Adat." Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung H Kampus II UNCP, Sabtu 7 Maret 2020 Pukul 08.00 Wita. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi potret masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan output dari kegiatan ini diharapkan adanya rumusan rencana tindak lanjut penguatan dan pembangunan masyarakat adat bagi perguruan tinggi khususnya dosen maupun mahasiswa UNCP.

WhatsApp-Image-2020-03-08-at-09.45.48

Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FKIP UNCP Dr. Rusdiana Junaid, M.Hum. M.A. Diskusi kebangsaan menghadirkan narasumber Mahir Takaka selaku Dewan Masyarakat Adat Nusantara Region Sulawesi, dan Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Tana Luwu Dr. Suaedi, S.Pd., M.Si. Jalannya diskusi dipandu oleh dosen PPKn UNCP Andi Muslim Yusuf, S.H., M.H. Dalam penyampaiannya Mahir Takaka mengungkapkan bahwa masyarakat adat mempunyai potensi sumberdaya alam di wilayah adat, seperti tanaman obat-obatan, hasil perkebunan Kopi, madu hutan dll yang dibutuhkan pendampingan dalam pengelolaan maupun marketing dari perguruan tinggi terhdap potensi-potensi tersebut.

WhatsApp-Image-2020-03-08-at-09.16.53

Dr. Suaedi., S. Pd., M.Si., menyatakan bahwa masyarakat adat tidak boleh bergantung untuk diperjuangkan tetapi harus mampu berjuang sendiri. Untuk itu masyarakat adat harus berpendidikan, menjadi penentu kebijakan untuk bisa berdaulat. "Ada beberapa skema yang bisa dilakukan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat adat dan masyarakat lokal diantaranya melalui pengabdian dosen di wilayah pedalaman, melalui tulisan/literasi, seminar, desa binaan, dan KKN di wilayah masyarakat adat," ungkapnya.

WhatsApp-Image-2020-03-08-at-09.45.50

Peran Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan masyarakat adat. Perguruan Tinggi menjadi salah satu sumber perkembangan riset dan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut tidak hanya mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan pengembangan yang bersentuhan dengan budaya dalam masyarakat adat. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan tentang masyarakat adat sejak tahun 2017. Dalam pasal 14 dijelaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.

WhatsApp-Image-2020-03-08-at-09.45.49

Twitter